Berkonflik dengan Pemerintah RI, Saham Freeport Terus Merosot

Baca Juga

Berkonflik dengan Pemerintah RI, Saham Freeport Terus Merosot

Harga saham PT Freeport Indonesia ditutup turun cukup dalam pada akhir perdagangan di bursa AS, Selasa atau Rabu (22/2/2017) dini hari.

Berdasarkan data Bloomberg, saham Freeport-McMoRan dengan kode FCX pada penutupan ‎perdagangan 2 Februari 2017 merosot 5,23 persen atau 0,78 poin ke posisi 14,13 dolar AS.

Sepanjang perdagangan kemarin, saham Freeport‎-McMoRan bergerak pada kisaran level 13,92 hingga 14,64 per dolar AS, dengan volume perdagangan mencapai 66,06 juta saham.

Melihat data perdagangan, saham FCX terus mengalami penurunan dalam sebulan terakhir.

Di 24 Januari 2017 saham FCX diperdagangkan di level 17,02 dolar AS, lalu turun hingga ke level 15,83 dolar AS pada 3 Februari 2017 dan mulai merosot tajam setelah 17 Februari 2017 ‎ke posisi 14,91 per dolar AS.

Melemahnya saham Freeport merupakan titik terendah saham Freeport dan terkait erat dengan masih buntunya negosiasi antara perusahaan tersebut dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan perpanjangan operasi. Pasalnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017, yang mewajibkan perusahaan tambang termasuk Freeport harus mengubah status dari KK menjadi IUPK.

Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia terus bergulir, karena Freeport menyatakan menolak mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut, perubahan status ini memberatkan perusahaan karena harus membayar pajak lebih banyak dan pelepasan saham (divestasi) ke pemerintah Indonesia hingga 51 persen.

"Sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima USD108 miliar dalam bentuk dividen. Pajak, royalti, dividen di masa mendatang yang akan dibayarkan kepada pemerintah hingga 2041 diperkirakan melebihi USD40 miliar," tuturnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Atas dasar tersebut, orang nomor satu Freeport ini menyayangkan keputusan pemerintah melalui aturan baru perizinan ekspor konsentrat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Padahal, kata Richard, selama ini hukum Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang diterima secara internasional.

Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Dalam aturan itu, perusahaan bisa melakukan ekspor jika berkomitmen mau membangun smelter dalam jangka lima tahun.
Imbasnya, Freeport dilarang melakukan aktivitas ekspor mineral konsentrat mulai 12 Januari 2017. Sebabnya, perusahaan belum membangun pabrik pemurnian atau smelter.

Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada mengatakan, memang kondisi di Indonesia cukup berpengaruh terhadap induk usaha Freeport di AS, karena kontribusi pendapatan dari tambang Indonesia adalah yang terbesar.

"Dari larangan ekspor sampai keengganan Freeport untuk mematuhi aturan pemerintah Indonesia, menyebabkan perusahaan cenderung mengalami penurunan produksi, sehingga harga sahamnya juga cenderung turun," kata Reza.

Padahal, menurut Reza, pemerintah sendiri sudah memberikan kelonggaran kepada Freeport dengan tetap memberikan izin operasi dengan syarat harus membangun smelter.

"Pembangunan smelter juga kan diberi waktu cukup lama, lima tahun. Jika Freeport berkomitmen membangun smelter, tentunya pemerintah juga akan kooperatif membantu, terutama terkait perizinan," jelas Reza.

Untuk diketahui, tambang tembaga Grasberg di Papua merupakan tambang terbesar yang dikelola Freeport. Sebesar 14 persen pendapatan Freeport berasal dari Grasberg, disusul Escondida di Cile‎.

Sepanjang tahun lalu, Freeport Indonesia membukukan pendapatan sebesar 3,29 miliar dolar AS atau sekitar Rp 44 triliun. Angka itu melonjak 24 persen dibandingkan 2015 sebesar 2,65 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35,3 triliun.

Menurut laporan keuangan perusahaan per Desember 2016, disebutkan nilai pendapatan dari tambang Grasberg, Papua adalah merupakan yang terbesar dibandingkan pendapatan dari tambang-tambang Freeport di negara lain.