Akhirnya Panglima TNI Buka Suara Soal Pernyataannya Terkait 5 Ribu Senjata

Baca Juga

Akhirnya Panglima TNI Buka Suara Soal Pernyataannya Terkait 5 Ribu Senjata

Panglima TNI Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan institusi di luar TNI yang berencana membawa 5.000 senjata secara ilegal ke Indonesia.

"Saya tidak pernah memiliki siaran pers, saya hanya mengatakan kepada tentara pensiunan, tapi kabar tersebut keluar, saya tidak akan menanggapi hal itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI setelah menutup Kejuaraan Nasional Karate Nasional Angkatan Bersenjata pada tahun 2017 TNI Markas Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu dikutip Antara, Senin (25/9).

Kendati demikian, ia mengakui bahwa peredaran video dan tape tentang hal itu di dunia maya memang pernyataannya.

"Seribu persen benar untuk kata-kata saya, tapi saya tidak pernah memberikan siaran pers, jadi saya tidak perlu menanggapi hal itu," katanya.

Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana membawa 5.000 senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi masalah tersebut.

Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perpolisian, Hukum dan Keamanan Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, Gatot mengatakan, bisa diajukan langsung ke Wiranto tentang hal tersebut.

Dia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar benar-benar ceramahnya. Tapi dia tidak memiliki kompetensi untuk merespon karena dia tidak pernah melakukan 'press release'.

"Itu benar ceramah saya, 1.000 persen, tapi soal isi kebenaran dari isi rekaman yang saya tidak mau berkomentar," katanya.

Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan adanya institusi tertentu yang akan membawa 5.000 senjata secara ilegal dengan cara membawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jenderal Gatot dalam perjumpaan TNI dengan perwira pensiunan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana Widodo AS dan mantan Panglima Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Ketua Partai Gerindra, serta sejumlah pejabat TNI lainnya.