Walaupun Arief Poyuono Minta Maaf, PDIP Tetap Tempuh Jalur Hukum
Permintaan maaf itu dibuat setelah Arief sempat menyebut PDI Perjuangan sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam beberapa pemberitaan di media online. Meski demikian, kata Hasto, PDI-P tetap mengkaji upaya hukum yang bisa dilakukan terkait pernyataan Arief.
Hasto pun mewanti, sebagai kader partai, patutnya sikap seorang politikus bisa dijaga, karena apa yang dilontarkan bisa memiliki dampak luar biasa.
"Bagaimana pun juga menjadi pemimpin partai itu harus hati-hati dalam berbicara, berdisiplin betul dalam berbicara apa yang disampaikan didengarkan masyarakat," ujar Hasto.
Ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran agar berpikir terlebih dahulu sebelum menyampaikan pernyataan.
"Ini merupakan bagian dari pembelajaran, untuk sekali lagi hati hati dalam berbicara sebagai (seorang) politisi," kata Hasto.
Dalam surat permintaan maaf Arief Poyuono, ia mengaku hanya menjawab curhatan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu. Dimana Hasto pernah "curhat" kalau PDIP sering dikait-kaitkan dengan PKI.
"Hasto curhat dengan menyebut PDIP juga dihabisi di luar parlemen dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya dengan mengaitkan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)," paparnya.
Sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen adalah sebuah lelucon politik.
Hal itu kemudian membuat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bereaksi dengan menyebut bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan orang-orang yang tidak puas dengan aturan mengenai presidential threshold di UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kerap mengritik merupakan pihak-pihak yang sangat bernafsu untuk menjadi presiden.
Pernyataan Hasto itu dinilai Arief sebagai serangan balik untuk Ketua Umum-nya, Prabowo Subianto.
"Statement Hasto menyerang Prabowo saya tanggapi. Hasto salah besar! Bahwa bukan Prabowo ambisi, tapi lebih ke masalah pelanggaran konstitusi dengan UU Pemilu, Pilpres PT 20 persen yang mengunakan acuhan suara dan kursi partai di DPR hasil Pemilu 2014. Pelanggaran konstitusi terhadap pemilih pemula pada Pilpres 2019. Karena Tidak bisa mengusung Capres. Nah Saya katakan sama saja Joko Widodo, PDIP dan antek-anteknya nipu rakyat dan membohongi Rakyat. Jadi wajar saja Kalau PDIP sering disamakan dengan PKI yang menipu rakyat," tegasnya
No comments:
Post a Comment